30Aug, 2023
    P2G Memberikan Apresiasi atas Terbitnya Permendibudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

    Jakarta, 29 Agustus 2023 – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendibudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permendibudristek ini dianggap sebagai langkah penting dalam menghadirkan inovasi dan fleksibilitas dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

    Salah satu poin utama yang diapresiasi oleh P2G adalah integrasi dan pembaruan dari empat peraturan yang sebelumnya ada. Langkah ini telah berhasil menyederhanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang sebelumnya dianggap kaku dan rinci, sehingga kini berfungsi sebagai suatu framework yang lebih lincah. Dalam konteks ini, Pendidikan Tinggi akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merespons tantangan dan kebutuhan zaman.

    Fauzi Abdillah, salah satu Dewan Pengurus Pusat P2G serta Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, mengungkapkan bahwa langkah ini bisa membantu dalam memperbarui proses pembelajaran di perguruan tinggi. “Fleksibilitas dalam proses pembelajaran yang diakui dalam peraturan ini akan memberikan ruang bagi penyelenggaraan pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan,” katanya.

    Penting juga untuk dicatat bahwa perubahan dalam proses akreditasi pendidikan tinggi juga mendapat sorotan positif. Langkah sederhana yang diterapkan dalam Permendibudristek ini diharapkan akan membantu dosen dalam melaksanakan tugas tridharma dengan lebih optimal. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan akan mengurangi beban administratif yang selama ini dirasakan oleh para dosen.

    Salah satu perubahan signifikan yang diakui oleh kalangan akademisi adalah pembebasan mahasiswa program doktoral (S3) dari kewajiban untuk mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi. Langkah ini dianggap akan mengurangi risiko terjeratnya civitas academica dalam jurnal-jurnal palsu dan predator. Kewajiban ini sebelumnya dianggap mempengaruhi kredibilitas karya ilmiah di dunia internasional.

    Selain itu, tentang skripsi yang tidak lagi menjadi wajib sebetulnya bukan hal yang baru. Banyak perguruan tinggi yang telah melakukan itu sebelumnya untuk memfasilitasi keragaman profil lulusan dan kekhasan program studi. Namun dengan adanya permen ini, maka kerangka  untuk operasionalisasinya telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat.

    Meskipun demikian, tugas berat selanjutnya adalah memastikan, bagaimana masing-masing perguruan tinggi menerjemahkan aturan-aturan ini dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tetap menjadi hal yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Oleh karena itu, P2G berharap bahwa Kemendikbudristek akan melakukan pendampingan yang efektif guna memastikan adanya sinkronisasi yang baik antara kebijakan dan implementasinya di lapangan.

    P2G juga mendorong adanya perhatian yang lebih besar terhadap penguatan kapasitas dan sumber daya di perguruan tinggi. Karakteristik yang beragam dari setiap perguruan tinggi memerlukan perhatian ekstra dalam hal ini, seiring dengan beragamnya tantangan yang dihadapi.

    Jika Mas Menteri menyampaikan permohonan maaf karena baru mengeluarkan Peraturan Menteri tersebut saat ini, karena perlu mendengar dan sosialisasi terlebih dahulu. Justru kami menganggap ini hal bagus, itu artinya pemerintah menjalankan prinsip demokratis yang melibatkan banyak pihak, tidak seperti sebelumnya, yang mengeluarkan sebuah kebijakan yang terburu-buru sehingga banyak mendapatkan tanggapan dan kritikan dari masyarakat. Semoga ini menjadi budaya yang terus dilakukan oleh Kemendikbudristek ke depannya.

    P2G berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan pendidikan tinggi yang berkualitas di Indonesia, melalui diskusi, kolaborasi, dan dukungan terhadap langkah-langkah inovatif seperti yang tercantum dalam Permendibudristek Nomor 53 Tahun 2023.

    Jakarta, 29 Agustus 2023

     

    Media Coverage

     

    16Aug, 2023
    RATUSAN GURU PPPK DKI JAKARTA TANPA JAM MENGAJAR DI SEKOLAH, P2G: DINAS PENDIDIKAN TIDAK PROFESIONAL

    Jakarta (16/8/2023)- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja melakukan pelantikan dan pengangkatan terhadap 5.846 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Balai Kota.

    Dewan Pengurus Wilayah Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) DKI Jakarta mengapresiasi Pemprov DKI khususnya Dinas Pendidikan yang mewujudkan mimpi belasan tahun ribuan guru honorer. Penantian panjang menjadi guru ASN terjawab sudah.

    Seleksi guru PPPK sejak 2021 menimbulkan banyak masalah, diantaranya guru yang lulus seleksi tak kunjung diangkat Pemda. Bagi yang berlatar guru swasta, mereka banyak yang sudah diberhentikan yayasan karena kedapatan ikut tes dan lulus PPPK. Ada yang menganggur, sambil menunggu pelantikan menjadi ojek online, berdagang keliling untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

    P2G DKI Jakarta menemukan 4 persoalan serius yang dirasakan para guru setelah pelantikan guru PPPK.

    Pertama, saat pelantikan guru PPPK oleh Pemprov DKI Jakarta akhir Juli 2023 lalu, yang sangat disayangkan adalah pelantikan tersebut tidak disertai penyerahan dan penandatanganan Surat Keputusan Kontrak Kerja Guru PPPK. Laporan kepada P2G DKI Jakarta sampai rilis ini dibuat, SK Guru PPPK sebagai dasar hukum pengangkatan, belum juga diterima oleh ribuan guru.

    “Hingga hari ini guru PPPK DKI dilantik tanpa SK, ini artinya gurunya bodong ilegal. Tidak ada dasar yuridisnya. Pemprov DKI Jakarta bekerja tidak profesional,” kata Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru Dewan Pengurus Nasional P2G.

    “P2G menilai tata kelola dan manajemen guru PPPK dari Dinas Pendidikan bermasalah, terkesan amatiran” lanjutnya.

    Kedua, masalah yang muncul adalah banyaknya aduan kepada P2G DKI Jakarta bahwa penempatan guru PPPK tidak sesuai dengan analisis kebutuhan jabatan di sekolah negeri terkait.

    Seperti di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Misal, guru PPPK ditempatkan di sekolah negeri yang tidak membutuhkan mata pelajaran guru Pendidikan Pancasila. Padahal di sekolah lain justru kekurangan guru mata pelajaran Pancasila tapi justru gurunya tak ada.

    Para guru lagi-lagi jadi korban ketidakprofesionalan analisis jabatan Dinas Pendidikan. Kompetensi gurunya bidang PPKn, namun ditempatkan di sekolah yang tidak membutuhkan guru PPKn.

    “Karena sekolah tersebut sebenarnya membutuhkan guru Pendidikan Agama. Akhirnya guru PPKn dipaksa kepala sekolah menjadi guru agama,” lanjut Iman.

    Fakta demikian juga terjadi terhadap beberapa guru Kimia, Fisika, Bahasa Indonesia, Matematika, Sosiologi, dan Sejarah baik di SD, SMP, maupun SMA dan SMK negeri.

    “Para guru harus mengajar mata pelajaran lain yang bukan kompetensinya. Ini jelas pelecehan kepada profesi guru. Akan berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan DKI, sebab gurunya inkompeten,” cetus guru SMA ini.

    Kebijakan tata kelola guru PPPK DKI yang tidak profesional tersebut bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menekankan pentingnya aspek kompetensi guru.

    Ketiga, temuan banyaknya guru kelas SD yang tidak dapat kelas untuk jam mengajar. Sehingga mereka hanya sebagai pengganti guru kelas lain saat ada yang tak masuk, bahkan hanya menjadi guru piket. Ini menandakan penempatan guru-guru PPPK DKI Jakarta tidak sesuai dengan kebutuhan riil di sekolah.

    Kondisi demikian berdampak buruk terhadap kualitas pembelajaran siswa. Ribuan siswa diajar oleh guru dengan keilmuan dan kompetensi yang tidak mumpuni.

    “Ini jelas melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak dasar anak untuk mendapat pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas,” kata Muhammad Nico Abdullah Nasir, Kepala Biro Humas DPW P2G DKI Jakarta.

    Nico menduga kondisi demikian dialami lebih dari seratus guru. Karena datanya masih terus berjalan.

    Keempat, guru PPPK DKI Jakarta yang sudah sertifikasi makin cemas kini. Mereka menjadi pihak paling dirugikan. Karena tidak mendapat minimal 24 jam/minggu, mengajar di tempat penugasan baru.

    “Sebagian besar pelapor ke P2G adalah guru PPPK yang sudah bersertifikasi. Mereka tidak mendapat jam mengajar alias 0 jam, sisanya mengajar di bawah 24 jam. Konsekuensinya tunjangan sertifikasi mereka akan hilang,” tambah Nico.

    Kondisi demikian membuat para guru PPPK makin gelisah. Diantara mereka ada juga yang ditempatkan sebagai penjaga perpustakaan. Tidak ada jam mengajar, sebab mata pelajaran yang diampu gurunya sudah lengkap di sekolah itu.

    Jadi tata kelola guru PPPK DKI Jakarta sungguh kacau bahkan sangat berpotensi merugikan pendapatan guru.

    Kebijakan tata kelola guru PPPK DKI Jakarta berpotensi melanggar asas kepastian hukum, profesionalitas, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Atas persoalan tersebut, P2G DKI Jakarta memberi rekomendasi.

    Pertama, atas dasar efisiensi waktu dan sistem meritokrasi, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus segera memberi waktu yang jelas kapan re-distribusi guru bisa dilakukan sesuai dengan data analisis kebutuhan sekolah yang aktual atau sesuai kebutuhan sekolah yang terbaru. Sekolah tersebut benar-benar membutuhkan guru sesuai posisi yang dibutuhkan sekolah.

    Kedua, P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono segera menerbitkan SK kepada para guru PPPK yang baru dilantik dengan durasi kontrak 5 tahun. SK berfungsi sebagai dasar hukum penugasan mereka. Lalu ditindaklanjuti pemberian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan riil sekolah.

    Ketiga, P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta segera menerbitkan SK dan melakukan penempatan sesuai kebutuhan riil kepada guru-guru PPPK yang sudah lulus passing grade namun masih belum ditempatkan.

    Keempat, P2G juga meminta Pemprov DKI Jakarta memberi perhatian khusus kepada tenaga kependidikan yang belum diangkat agar segera dibuka formasi dan diangkat sebagai PPPK. Sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada mereka. Sebab guru dan tenaga kependidikan adalah satu kesatuan dalam sistem persekolah nasional.

    Masalah carut-marut distribusi guru PPPK DKI Jakarta ini sudah menjadi perhatian serius Dewan Pengurus Nasional P2G. Daerah-daerah lain juga sedang dipantau.

    Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi Guru Dewan Pengurus Nasional P2G sangat menyayangkan masalah ini terjadi di DKI Jakarta yang seharusnya menjadi parameter pengelolaan pendidikan yang baik dan sebagai contoh bagi daerah lain.

    Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023

    Media Coverage

    https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6880353/ratusan-guru-pppk-di-jakarta-menganggur-p2g-pemprov-bekerja-tidak-profesional

    Guru PPPK DKI Jakarta Sudah Dilantik tapi Belum Terima SK, Iman Zanatul Haeri: Dinas Pendidikan Bermasalah, Terkesan Amatiran

    https://www.jpnn.com/news/p2g-ungkap-4-kejanggalan-pengangkatan-pppk-guru-dki-jakarta-astaga

    https://www.kompas.com/edu/read/2023/08/17/140000671/p2g-ungkap-4-masalah-pengangkatan-guru-pppk-dki-jakarta

    https://www.kompas.com/edu/read/2023/08/17/100000171/p2g-suarakan-nasib-guru-pppk-dki–belum-dapat-sk-penempatan-tidak-sesuai-

    5Aug, 2023
    P2G: SEKOLAH INTERNASIONAL YANG MEWADAHI LGBT BISA DIPIDANA

    Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendorong agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk turun tangan atas kabar ada sekolah internasional atau yang sekarang dikenal dengan sekolah dengan perjanjian kerja sama (SPK) di Jabodetabek mendukung LGBT.

    Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan, sekolah internasional terikat dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam aturan itu jelas disebutkan bahwa siswa sekolah internasional harus mendapat pendidikan spiritual, keagamaan, hingga pengendalian diri.

    Apabila ada sekolah yang mendukung atau mengajarkan LGBT, maka akan bertentangan dengan nilai-nilai agama, ketuhanan, sosial budaya yang dianut masyarakat Indonesia. Sehingga perilaku tersebut melanggar Permendikbud Nomor 31/2014.

    “Kemendikbudristek punya kewenangan untuk mengevaluasi mereka. Jadi Kemendikbudristek harus turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan peraturan menteri tentang sekolah kerja sama itu,” kata Satriwan saat dihubungi, Sabtu (5/8).

    “Kalau menyimpang ini sudah layak ditutup yah,” imbuhnya.

    Kepala bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyoroti bahwa informasi adanya Toilet Neutral Gender atau toilet untuk siswa yang merasa tidak jelas gendernya merupakan upaya mewadahi Gerakan LGBT untuk hidup subur dilingkungan persekolahan.

    “Dalam Pemendikbud nomor 31 tahun 2014 tentang SPK pasal 14, sudah dijelaskan bahwa sarana dan prasarana SPK, misal toilet, harus mengikuti standar yang berlaku di Indonesia. Adapun penambahan sarana yang meniru standar negara lain, itu harus memperoleh izin Menteri. ”

    Iman menambahkan bahwa bukan hanya sarana dan prasarana, tapi model pengelolaan serta proses pembelajaran juga harus sesuai yang berlaku dalam system Pendidikan di Indonesia.

    “Justru yang lebih kita takutkan adalah agenda LGBT ini sudah masuk dalam ranah proses pembelajaran. Jika itu dilakukan, artinya SPK tersebut melanggar pasal 12 tentang proses pembelajaran dan pasal 15 tentang standar model pengelolaan SPK, tambah Iman.

    Jika sekolah mengajarkan LGBT kepada siswanya maka menjadi bencana bagi pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek diminta segera menurunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi ini, termasuk melakukan evaluasi.

    “Dalam permendikbud 31/2014 pasal 22 ayat 6, jika SPK tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka mendapatkan sanksi berupa teguran,pelarangan hingga pencabutan izin. Namun sanksi ini diberika setelah kementrian membentuk tim. Nah jika sudah tidak memenuhi syarat, dalam pasal 37 ayat 2 SPK tersebut bisa langsung ditutup.”imbuhnya.

    Jika benar terjadi sekolah mengajarkan atau mendukung LGBT kepada siswanya juga berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

    “Dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 9 dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan. Bahkan dalam pasal 54 disebutkan ‘wajib mendapatkan perlindungan’ dari proses pembelajaran yang tidak sesuai pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasannya. Mereka anak-anak tidak dimungkinkan untuk memiliki kebebasan memilih sebagaimana orang dewasa, jadi pilihan ketiga untuk gender yang difasilitasi sekolah justru merupakan upaya mengarahkan anak-anak untuk mengisi ruang-ruang LGBT. Ini sudah red flag bagi dunia Pendidikan.” Ungkap Iman.

    Oleh karena itu, P2G meminta Kemendikbudristek melakukan pengawasan kepada sekolah internasional. Termasuk melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajarannya untuk memastikan tidak bertentangan dengan peraturan dan norma kehidupan di Indonesia.

    “Kami belum mendengar evaluasi terhadap SPK-SPK ini, mestinya ada evaluasi berkelanjutan apakah setahun sekali gitu kan, karena kan banyak juga yang tidak memenuhi syarat.” pungkas Iman

    Iman juga menambahkan agar pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir protes dari negara-negara pro-LGBT, ia mencontohkan negara-negara yang mengambil jalan tegas agar propaganda LGBT tidak masuk ke dalam dunia Pendidikan dan anak.

    “Russia sudah mengesahkan UU anti LGBT karena khawatir akan ‘propaganda gay’ kepada anak-anak, selain itu Tiongkok juga melakukan upaya keras agar promosi Gerakan ini tidak masuk ke dunia anak-anak. Sebagai negara ketimuran yang mengedepankan norma dan nilai kepribadian bangsa, saya kira ini Langkah yang tepat,” Ungkap Iman saat diwawaancara.

    Jakarta, Sabtu 5 Agustus 2023