Jakarta (16/8/2023)- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja melakukan pelantikan dan pengangkatan terhadap 5.846 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Balai Kota.

Dewan Pengurus Wilayah Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) DKI Jakarta mengapresiasi Pemprov DKI khususnya Dinas Pendidikan yang mewujudkan mimpi belasan tahun ribuan guru honorer. Penantian panjang menjadi guru ASN terjawab sudah.

Seleksi guru PPPK sejak 2021 menimbulkan banyak masalah, diantaranya guru yang lulus seleksi tak kunjung diangkat Pemda. Bagi yang berlatar guru swasta, mereka banyak yang sudah diberhentikan yayasan karena kedapatan ikut tes dan lulus PPPK. Ada yang menganggur, sambil menunggu pelantikan menjadi ojek online, berdagang keliling untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

P2G DKI Jakarta menemukan 4 persoalan serius yang dirasakan para guru setelah pelantikan guru PPPK.

Pertama, saat pelantikan guru PPPK oleh Pemprov DKI Jakarta akhir Juli 2023 lalu, yang sangat disayangkan adalah pelantikan tersebut tidak disertai penyerahan dan penandatanganan Surat Keputusan Kontrak Kerja Guru PPPK. Laporan kepada P2G DKI Jakarta sampai rilis ini dibuat, SK Guru PPPK sebagai dasar hukum pengangkatan, belum juga diterima oleh ribuan guru.

“Hingga hari ini guru PPPK DKI dilantik tanpa SK, ini artinya gurunya bodong ilegal. Tidak ada dasar yuridisnya. Pemprov DKI Jakarta bekerja tidak profesional,” kata Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru Dewan Pengurus Nasional P2G.

“P2G menilai tata kelola dan manajemen guru PPPK dari Dinas Pendidikan bermasalah, terkesan amatiran” lanjutnya.

Kedua, masalah yang muncul adalah banyaknya aduan kepada P2G DKI Jakarta bahwa penempatan guru PPPK tidak sesuai dengan analisis kebutuhan jabatan di sekolah negeri terkait.

Seperti di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Misal, guru PPPK ditempatkan di sekolah negeri yang tidak membutuhkan mata pelajaran guru Pendidikan Pancasila. Padahal di sekolah lain justru kekurangan guru mata pelajaran Pancasila tapi justru gurunya tak ada.

Para guru lagi-lagi jadi korban ketidakprofesionalan analisis jabatan Dinas Pendidikan. Kompetensi gurunya bidang PPKn, namun ditempatkan di sekolah yang tidak membutuhkan guru PPKn.

“Karena sekolah tersebut sebenarnya membutuhkan guru Pendidikan Agama. Akhirnya guru PPKn dipaksa kepala sekolah menjadi guru agama,” lanjut Iman.

Fakta demikian juga terjadi terhadap beberapa guru Kimia, Fisika, Bahasa Indonesia, Matematika, Sosiologi, dan Sejarah baik di SD, SMP, maupun SMA dan SMK negeri.

“Para guru harus mengajar mata pelajaran lain yang bukan kompetensinya. Ini jelas pelecehan kepada profesi guru. Akan berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan DKI, sebab gurunya inkompeten,” cetus guru SMA ini.

Kebijakan tata kelola guru PPPK DKI yang tidak profesional tersebut bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menekankan pentingnya aspek kompetensi guru.

Ketiga, temuan banyaknya guru kelas SD yang tidak dapat kelas untuk jam mengajar. Sehingga mereka hanya sebagai pengganti guru kelas lain saat ada yang tak masuk, bahkan hanya menjadi guru piket. Ini menandakan penempatan guru-guru PPPK DKI Jakarta tidak sesuai dengan kebutuhan riil di sekolah.

Kondisi demikian berdampak buruk terhadap kualitas pembelajaran siswa. Ribuan siswa diajar oleh guru dengan keilmuan dan kompetensi yang tidak mumpuni.

“Ini jelas melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak dasar anak untuk mendapat pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas,” kata Muhammad Nico Abdullah Nasir, Kepala Biro Humas DPW P2G DKI Jakarta.

Nico menduga kondisi demikian dialami lebih dari seratus guru. Karena datanya masih terus berjalan.

Keempat, guru PPPK DKI Jakarta yang sudah sertifikasi makin cemas kini. Mereka menjadi pihak paling dirugikan. Karena tidak mendapat minimal 24 jam/minggu, mengajar di tempat penugasan baru.

“Sebagian besar pelapor ke P2G adalah guru PPPK yang sudah bersertifikasi. Mereka tidak mendapat jam mengajar alias 0 jam, sisanya mengajar di bawah 24 jam. Konsekuensinya tunjangan sertifikasi mereka akan hilang,” tambah Nico.

Kondisi demikian membuat para guru PPPK makin gelisah. Diantara mereka ada juga yang ditempatkan sebagai penjaga perpustakaan. Tidak ada jam mengajar, sebab mata pelajaran yang diampu gurunya sudah lengkap di sekolah itu.

Jadi tata kelola guru PPPK DKI Jakarta sungguh kacau bahkan sangat berpotensi merugikan pendapatan guru.

Kebijakan tata kelola guru PPPK DKI Jakarta berpotensi melanggar asas kepastian hukum, profesionalitas, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Atas persoalan tersebut, P2G DKI Jakarta memberi rekomendasi.

Pertama, atas dasar efisiensi waktu dan sistem meritokrasi, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus segera memberi waktu yang jelas kapan re-distribusi guru bisa dilakukan sesuai dengan data analisis kebutuhan sekolah yang aktual atau sesuai kebutuhan sekolah yang terbaru. Sekolah tersebut benar-benar membutuhkan guru sesuai posisi yang dibutuhkan sekolah.

Kedua, P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono segera menerbitkan SK kepada para guru PPPK yang baru dilantik dengan durasi kontrak 5 tahun. SK berfungsi sebagai dasar hukum penugasan mereka. Lalu ditindaklanjuti pemberian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan riil sekolah.

Ketiga, P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta segera menerbitkan SK dan melakukan penempatan sesuai kebutuhan riil kepada guru-guru PPPK yang sudah lulus passing grade namun masih belum ditempatkan.

Keempat, P2G juga meminta Pemprov DKI Jakarta memberi perhatian khusus kepada tenaga kependidikan yang belum diangkat agar segera dibuka formasi dan diangkat sebagai PPPK. Sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada mereka. Sebab guru dan tenaga kependidikan adalah satu kesatuan dalam sistem persekolah nasional.

Masalah carut-marut distribusi guru PPPK DKI Jakarta ini sudah menjadi perhatian serius Dewan Pengurus Nasional P2G. Daerah-daerah lain juga sedang dipantau.

Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi Guru Dewan Pengurus Nasional P2G sangat menyayangkan masalah ini terjadi di DKI Jakarta yang seharusnya menjadi parameter pengelolaan pendidikan yang baik dan sebagai contoh bagi daerah lain.

Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023

Media Coverage

Senin, 8 Agustus 2023. Medan – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat melalui platform Zoom pada Senin, 8 Agustus 2023, untuk membahas tindak lanjut terkait audiensi dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Sumut. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota komisi, serta Ketua P2G Sumut, Bapak Jatmiko.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi E DPRD Sumut membahas isu yang diangkat dalam audiensi P2G Sumut pada pekan sebelumnya. Salah satu masalah utama yang diperbincangkan adalah status dan kesejahteraan para Guru Tidak Tetap (GTT) di wilayah Sumut. Dalam audiensi sebelumnya, P2G Sumut telah mengungkapkan adanya ketidaksesuaian gaji dan tunjangan bagi para GTT.

Ketua Komisi E DPRD Sumut, yang juga memimpin rapat Zoom ini, menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut demi keadilan dan kesejahteraan para GTT di Sumut. “Kami mengambil masukan dari P2G Sumut dan berkomitmen untuk mencari solusi yang tepat guna mengatasi ketidaksesuaian gaji dan tunjangan bagi para GTT,” ujar Ketua Komisi E.

Pada rapat tersebut, Ketua P2G Sumut, Bapak Jatmiko, memberikan presentasi mengenai kondisi aktual para GTT di berbagai sekolah di Sumut. Beliau menjelaskan bahwa kesejahteraan para GTT memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan di daerah tersebut. “Kami berharap ada solusi konkret yang dapat ditemukan dalam kerjasama dengan DPRD Sumut untuk meningkatkan kondisi para GTT dan akhirnya berdampak positif pada mutu pendidikan di Sumut,” kata Bapak Jatmiko.

Rapat Zoom ini diakhiri dengan kesepakatan untuk membentuk tim kerja yang akan melakukan kajian lebih mendalam terkait permasalahan GTT di Sumut. Tim kerja ini akan terdiri dari anggota komisi, perwakilan P2G Sumut, serta unsur-unsur terkait lainnya. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para GTT dan kualitas pendidikan di Sumut merupakan prioritas utama dari pihak DPRD Sumut dan P2G Sumut. Semua pihak berharap bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.

Senin, 7 Agustus 2023. Jakarta – Dukungan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dalam aksi yang melibatkan ribuan honorer pendidikan, tenaga kesehatan (nakes), dan pegawai administrasi dari berbagai wilayah, termasuk Banten dan Jawa Tengah, menggelar aksi protes di depan Gedung DPR RI pada Senin, 7 Agustus 2023. Aksi ini dipicu oleh aspirasi untuk memperbaiki nasib para honorer serta mendukung revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Lebih dari 7.000 peserta aksi memadati area sekitar DPR RI, datang dengan 30 bus serta kendaraan tambahan.

Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 9.00 WIB tersebut, sejumlah tokoh penting dari kalangan honorer dan pegiat pendidikan hadir untuk memimpin aksi tersebut. Kabid Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Khaeri, bersama dengan Sekretaris Jenderal Forum Honorer se-Banten, Achmad Herwandi, terlihat memberikan semangat kepada para peserta aksi. Iman Zanatul Khaeri, yang juga merupakan bagian dari Kepala Bidang Advokasi P2G, menyampaikan salam dukungan kepada semua peserta aksi atas nama P2G. Beliau menegaskan komitmen P2G untuk mendukung segala upaya perbaikan nasib para honorer, termasuk guru, nakes, dan pegawai administrasi.

Aksi tersebut tidak hanya diikuti oleh peserta dari Banten, tetapi juga mendapatkan dukungan dari Forum Honorer di Jawa Tengah. Mereka bersama-sama menyuarakan tuntutan penting terkait perbaikan nasib para honorer dan mendesak revisi UU ASN yang dianggap menjadi langkah krusial dalam mengakomodasi hak-hak dan perlindungan bagi honorer.

Pihak kepolisian juga turut berperan dalam menjaga keamanan dan kelancaran aksi tersebut. Lebih dari 2.000 personel polisi telah dikerahkan untuk mengamankan area sekitar Gedung DPR RI dan memastikan bahwa aksi berlangsung dalam suasana yang aman dan tertib.

Para peserta aksi berharap bahwa momentum aksi ini akan memberikan dampak positif dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan perhatian dan langkah nyata dari pemerintah terkait perbaikan nasib para honorer. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai elemen honorer serta pegiat pendidikan, harapan untuk merevisi UU ASN semakin mendapatkan dorongan yang signifikan, menjadikan perubahan nyata dalam kehidupan para honorer di Indonesia.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendorong agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk turun tangan atas kabar ada sekolah internasional atau yang sekarang dikenal dengan sekolah dengan perjanjian kerja sama (SPK) di Jabodetabek mendukung LGBT.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan, sekolah internasional terikat dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam aturan itu jelas disebutkan bahwa siswa sekolah internasional harus mendapat pendidikan spiritual, keagamaan, hingga pengendalian diri.

Apabila ada sekolah yang mendukung atau mengajarkan LGBT, maka akan bertentangan dengan nilai-nilai agama, ketuhanan, sosial budaya yang dianut masyarakat Indonesia. Sehingga perilaku tersebut melanggar Permendikbud Nomor 31/2014.

“Kemendikbudristek punya kewenangan untuk mengevaluasi mereka. Jadi Kemendikbudristek harus turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan peraturan menteri tentang sekolah kerja sama itu,” kata Satriwan saat dihubungi, Sabtu (5/8).

“Kalau menyimpang ini sudah layak ditutup yah,” imbuhnya.

Kepala bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyoroti bahwa informasi adanya Toilet Neutral Gender atau toilet untuk siswa yang merasa tidak jelas gendernya merupakan upaya mewadahi Gerakan LGBT untuk hidup subur dilingkungan persekolahan.

“Dalam Pemendikbud nomor 31 tahun 2014 tentang SPK pasal 14, sudah dijelaskan bahwa sarana dan prasarana SPK, misal toilet, harus mengikuti standar yang berlaku di Indonesia. Adapun penambahan sarana yang meniru standar negara lain, itu harus memperoleh izin Menteri. ”

Iman menambahkan bahwa bukan hanya sarana dan prasarana, tapi model pengelolaan serta proses pembelajaran juga harus sesuai yang berlaku dalam system Pendidikan di Indonesia.

“Justru yang lebih kita takutkan adalah agenda LGBT ini sudah masuk dalam ranah proses pembelajaran. Jika itu dilakukan, artinya SPK tersebut melanggar pasal 12 tentang proses pembelajaran dan pasal 15 tentang standar model pengelolaan SPK, tambah Iman.

Jika sekolah mengajarkan LGBT kepada siswanya maka menjadi bencana bagi pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek diminta segera menurunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi ini, termasuk melakukan evaluasi.

“Dalam permendikbud 31/2014 pasal 22 ayat 6, jika SPK tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka mendapatkan sanksi berupa teguran,pelarangan hingga pencabutan izin. Namun sanksi ini diberika setelah kementrian membentuk tim. Nah jika sudah tidak memenuhi syarat, dalam pasal 37 ayat 2 SPK tersebut bisa langsung ditutup.”imbuhnya.

Jika benar terjadi sekolah mengajarkan atau mendukung LGBT kepada siswanya juga berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 9 dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan. Bahkan dalam pasal 54 disebutkan ‘wajib mendapatkan perlindungan’ dari proses pembelajaran yang tidak sesuai pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasannya. Mereka anak-anak tidak dimungkinkan untuk memiliki kebebasan memilih sebagaimana orang dewasa, jadi pilihan ketiga untuk gender yang difasilitasi sekolah justru merupakan upaya mengarahkan anak-anak untuk mengisi ruang-ruang LGBT. Ini sudah red flag bagi dunia Pendidikan.” Ungkap Iman.

Oleh karena itu, P2G meminta Kemendikbudristek melakukan pengawasan kepada sekolah internasional. Termasuk melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajarannya untuk memastikan tidak bertentangan dengan peraturan dan norma kehidupan di Indonesia.

“Kami belum mendengar evaluasi terhadap SPK-SPK ini, mestinya ada evaluasi berkelanjutan apakah setahun sekali gitu kan, karena kan banyak juga yang tidak memenuhi syarat.” pungkas Iman

Iman juga menambahkan agar pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir protes dari negara-negara pro-LGBT, ia mencontohkan negara-negara yang mengambil jalan tegas agar propaganda LGBT tidak masuk ke dalam dunia Pendidikan dan anak.

“Russia sudah mengesahkan UU anti LGBT karena khawatir akan ‘propaganda gay’ kepada anak-anak, selain itu Tiongkok juga melakukan upaya keras agar promosi Gerakan ini tidak masuk ke dunia anak-anak. Sebagai negara ketimuran yang mengedepankan norma dan nilai kepribadian bangsa, saya kira ini Langkah yang tepat,” Ungkap Iman saat diwawaancara.

Jakarta, Sabtu 5 Agustus 2023